Bandung Barat, (Mitraenamdua.com)_ Aliansi Aktivis Anak Bangsa dan LSM Brantas, yang dikoordinatori oleh Agus Satria dan Dena Hadiyat, melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung B Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB). Rabu, (23/10/2024).
Dalam orasinya, mereka mendesak pihak berwenang segera mengusut dugaan penyimpangan dalam pengadaan interactive display yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik KBB.
Agus Satria, dalam pernyataan sikapnya, menegaskan bahwa pengadaan tersebut yang bernilai Rp11,5 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, diduga penuh dengan praktik curang.
“Kami menduga ada mark-up harga yang sangat signifikan dalam pengadaan interactive display berukuran 86 inci di 16 kecamatan. Harga pasar barang serupa jauh lebih rendah, namun pemerintah menetapkan harga Rp248 juta per unit,” ungkap Agus dalam Press releasenya.
Ia juga mengkritik ketidaktransparanan proses pengadaan yang dilakukan melalui katalog elektronik (e-katalog).
“Pengadaan dilakukan di luar jam kerja dan dengan harga yang tidak wajar. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya konflik kepentingan, terutama karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terlibat sebelumnya menjabat sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) KBB,” tambah Dena Hadiyat, koordinator aksi lainnya.
Tidak hanya itu, Agus mengungkapkan bahwa barang yang diadakan tidak digunakan sesuai peruntukannya.
“Di Kecamatan Cisarua, interactive display ini malah digunakan untuk menonton televisi, bukan untuk fungsi yang sesuai dengan spesifikasi pengadaan,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Aktivis Anak Bangsa & LSM Brantas menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya adalah:
1. Investigasi Menyeluruh
Aliansi mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan investigasi terhadap seluruh proses pengadaan interactive display. Mereka menuntut adanya transparansi dalam pengambilan keputusan dan penggunaan metode e-katalog.
“Kami tidak akan tinggal diam. Investigasi ini harus dilakukan dari awal hingga akhir agar seluruh pelanggaran terungkap,” tegas Agus.
2. Pemeriksaan dan Sanksi Hukum
Aliansi menuntut pemeriksaan terhadap Kepala Diskominfotik KBB, Yoppie Indrawan Iskandar, PPK terkait, dan penyedia barang.
“Jika terbukti bersalah, harus ada sanksi sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Larangan Praktik Monopoli,” tegas Dena.
3. Audit Khusus
Aliansi juga meminta dilakukannya audit khusus untuk memastikan harga barang sesuai dengan harga pasar serta memverifikasi spesifikasi barang yang telah diadakan.
4. Pengembalian Kerugian Negara
“Siapapun yang terbukti melakukan mark-up harga harus segera mengembalikan potensi kerugian negara,” tuntut Agus.
5. Reformasi Sistem Pengadaan
Aliansi menuntut reformasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, khususnya dalam penggunaan e-katalog agar lebih transparan dan akuntabel.
6. Pengawasan APIP yang Lebih Ketat
Mereka mendesak Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap seluruh proses pengadaan barang dan jasa di KBB.
7. Sanksi Administratif dan Pidana
Aliansi menuntut pejabat yang terlibat dalam pelanggaran ini dikenai sanksi administratif dan pidana. “Pejabat yang terlibat harus diberi sanksi sesuai aturan, termasuk pemecatan atau penurunan jabatan,” ujar Dena.
8. Penghentian Penggunaan Barang Tidak Sesuai Spesifikasi
Jika ditemukan barang tidak sesuai dengan spesifikasi pengadaan, penggunaannya harus segera dihentikan dan diperbaiki sesuai standar.
9. Pertanggungjawaban Penjabat Bupati Ade Zakir, Aliansi juga meminta pertanggungjawaban Penjabat Bupati KBB, Ade Zakir, sebagai pengguna anggaran atas dugaan korupsi ini. “Kami meminta Bupati bertanggung jawab atas kebijakan pengadaan barang ini,” ungkap Agus.
10. Pengusutan Terhadap Pengaturan Anggaran dan Proyek
Aliansi juga mendesak pengusutan terhadap dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam pengaturan anggaran dan proyek di KBB, termasuk Imam dari Bappeda dan pihak swasta Galuh.
Aliansi Aktivis Anak Bangsa & LSM Brantas menegaskan bahwa aksi ini dilakukan demi mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Kabupaten Bandung Barat.
“Kami berharap langkah konkret segera diambil oleh pihak berwenang untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan,” pungkas Agus Satria dalam penutupan orasinya.
Jurnalis : DM62
Sumber : Liputan dan Press ReleaseÂ
Editor : Mitraenamdua.com