Anggaran Besar, Efektivitas Dipertanyakan KNPI, KPU Bandung Barat Harus Transparan dan Netral
Bandung Barat, (Mitraenamdua.com)_ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat menggelar debat publik pertama antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat 2024 pada Selasa, (29/10/2024) bertempat di Hotel Novena, Lembang.
Namun, pelaksanaan debat ini mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk Ketua DPD KNPI Bandung Barat, Iip Saripudin, yang menilai transparansi dan efektivitas acara masih perlu dievaluasi.
Dalam undang-undang, KPU memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan pilkada yang netral dan profesional, sebagaimana tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Namun, Iip menyoroti beberapa kendala yang dinilai menghambat partisipasi pemilih serta memunculkan keraguan akan efektivitas penggunaan anggaran KPU yang besar.
“Salah satu tugas KPU adalah mensosialisasikan pentingnya pemilihan kepada masyarakat. Namun, debat ini hanya dihadiri oleh sekitar 200-250 orang, yang sebagian besar merupakan perwakilan pasangan calon. Hadirin yang datang jelas sudah memiliki pilihan masing-masing, sehingga kegiatan ini bisa dikatakan kurang efektif,” ungkap Iip Saripudin.
Selain itu, waktu siaran langsung di televisi pada pukul 13.30 dianggap kurang tepat, karena berpotensi menurunkan jumlah penonton.
“Pemirsa pada jam siang cenderung rendah. Padahal ini adalah kesempatan penting untuk memperkenalkan visi misi para calon kepada masyarakat luas,” ujarnya lagi.
Debat ini juga disiarkan melalui kanal YouTube resmi KPU Bandung Barat, dengan jumlah penonton mencapai 33.000 pada akhir sesi. Namun, angka ini masih dianggap kurang memadai jika dibandingkan dengan total pemilih di Kabupaten Bandung Barat yang mencapai 1,2 juta orang.
“Hanya sekitar 2,75% dari total pemilih yang menyaksikan, padahal anggaran KPU untuk pilkada ini lebih dari 50 miliar. Jika partisipasinya rendah, maka ini menjadi tanda tanya besar,” imbuh Iip.
Iip Saripudin juga menyoroti beberapa insiden teknis dalam debat tersebut, yang menurutnya mengganggu jalannya acara. Pada sesi kedua, tayangan sempat terputus saat salah satu calon bupati menjawab pertanyaan.
Selain itu, pada sesi ketiga, pertanyaan untuk calon wakil bupati dialihkan ke tema lain tanpa penjelasan yang jelas. Insiden lain terjadi pada sesi keempat, di mana mikrofon salah satu calon mengalami gangguan.
“Beberapa kali moderator menegaskan bahwa amplop pertanyaan masih tersegel, tapi siapa yang bisa menjamin isi amplop tersebut tidak bocor sebelumnya? Hal seperti ini seharusnya tidak terjadi, apalagi dengan anggaran yang luar biasa besar,” tegasnya.
Menurutnya, KPU perlu berinovasi dalam sosialisasi pemilu agar partisipasi masyarakat meningkat. Dibandingkan dengan pasangan calon yang secara aktif melakukan sosialisasi, Iip menilai upaya KPU masih relatif minim.
“KPU harus lebih kreatif agar dapat menjangkau mayoritas pemilih. Netralitas dan transparansi anggaran juga sangat penting, terutama mengingat adanya kasus pelanggaran oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada pemilu legislatif yang lalu,” tambahnya.
Lebih lanjut, Iip menekankan pentingnya komisioner KPU menjaga netralitas di tengah kepentingan politik yang berpotensi mempengaruhi independensi mereka.
“Sebagai warga, kita tentu berharap KPU bisa bekerja tanpa keberpihakan. Jika mereka tidak netral, anggaran yang besar itu hanya akan menjadi sarana meraup keuntungan pribadi,” pungkasnya.
Iip berharap, segala potensi penyimpangan yang ia khawatirkan dapat dicegah, agar pemilihan ini berjalan dengan adil dan jujur.
Jurnalis : DM62
Sumber : Lipsus
Editor : Mitraenamdua.com
