Bandung Barat, (Mitraenamdua.com)_ PT Perdana Multiguna Sarana (PMgS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bandung Barat, menegaskan komitmennya dalam mengembangkan sektor-sektor usaha di luar air.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama PT PMgS, Deden Robby Firman Abadi, dalam wawancara eksklusif pada Selasa, (15/10/2024).
“Awalnya, BUMD ini didirikan tahun 2009 dengan fokus menjadi holding company untuk berbagai usaha, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang saya pelajari. Namun, manajemen sebelumnya lebih fokus pada pengelolaan air, dan sektor-sektor lain belum tergarap,” ungkap Deden Robby.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perubahan regulasi melalui PP No. 54 Tahun 2017 mengharuskan pengelolaan air dipisahkan dalam bentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Sejak tahun 2022, PT PMgS resmi dipisahkan dengan PDAM Tirta Wibawa Mukti dan fokus mengelola berbagai usaha di luar sektor air.
Sebagai BUMD yang memiliki visi besar untuk memberikan manfaat kepada masyarakat KBB, Deden menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang profesional.
“Kami tidak bergantung pada bisnis yang berasal dari pemerintah daerah. Bisnis kami adalah murni business-to-business,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, “BUMD PT PMgS adalah perusahaan yang harus profitable. Ketika perusahaan ini menghasilkan profit, barulah kita dapat menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada pemerintah, dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.”
Salah satu upaya untuk meningkatkan PAD adalah dengan membangun sistem pencatatan pajak daerah yang diinisiasi oleh PT PMgS. Sistem ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi pajak sektor hotel, restoran, dan kafe (HOREKA).
“Kami membangun sistem ini atas masukan dari DPRD Komisi 2 yang melihat potensi besar di sektor pajak HOREKA. Sistem ini akan mencatat transaksi pajak setiap harinya, sehingga jelas berapa yang harus diserahkan oleh wajib pajak ke pemerintah,” jelas Deden.

Selain itu, PT PMgS juga tengah mengembangkan program Depot Inflasi yang bertujuan menjaga ketersediaan pangan di masyarakat. Meskipun program ini masih dalam tahap perencanaan, strategi jangka panjangnya sudah jelas.
“Kami akan menyimpan stok produk kebutuhan pokok. Ini bukan untuk menimbun, tetapi sebagai langkah antisipasi jika suatu waktu terjadi kelangkaan barang di pasar,” ujar Deden.
Namun, di tengah ambisi besar ini, PT PMgS menghadapi tantangan modal yang cukup signifikan. Deden mengakui bahwa hingga saat ini, pihaknya belum menerima penyertaan modal dari Pemerintah Daerah KBB.
“Komposisi saham PT PMgS 99% dimiliki Pemda KBB dan 1% oleh koperasi ASN Bandung Barat. Namun, hingga saat ini, kami belum menerima penyertaan modal dari Pemda, meski secara aturan pemerintah wajib memberikan modal,” ungkapnya.
Deden berharap, ke depannya, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat memberikan dukungan modal yang memadai.
“Kita ketahui bersama, APBD Bandung Barat dalam beberapa tahun terakhir kurang sehat, sehingga modal dari pemerintah belum bisa kami terima. Semoga dalam waktu dekat ada kelonggaran anggaran yang bisa membantu operasional kami,” tambahnya.
Menutup wawancaranya, Deden juga menegaskan bahwa BUMD PT PMgS akan tetap profesional dan netral dalam menyambut Pilkada Kabupaten Bandung Barat yang akan datang.
“Kami tidak akan berpihak kepada salah satu calon kepala daerah. Kami akan patuh kepada kepala daerah yang terpilih secara resmi,” pungkasnya.
Jurnalis : DM62
Sumber : LiputanÂ
Editor : Mitraenamdua.com