MITRAENAMDUA.COM – CIMAHI. Jelang Pilkada Kota Cimahi, program Cimahi Memilih kembali hadir dengan mengambil tema “Pilkada Momentum Kembalikan Kepercayaan Publik Terhadap Calon Walikota Cimahi”.
Hadir dalam program yang digagas BRAM Radio yang bekerja sama dengan Komunitas pegiat media online, menghadirkan Narasumber seorang pengamat politik Kanda Kurniawan bersama Asep Taryana salah seorang politisi senior dimana saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Perindo Kota Cimahi didampingi Pengamat Politik Kota Cimahi, Kanda Kurniawan yang dimoderatori pegiat media, Unggung Rispurwo atau kerap disapa Mang Uwo.
Terkait tema yang dibahas, Kota Cimahi yang sudah sudah berusia 23 tahun faktanya dalam mengelola sebuah pemerintahan Kota hanya menghasilkan produk Koruptor para pemimpinnya, terbukti hattrick yang disandang Kota dengan Tiga Kecamatan ini berujung menjadi kasus hukum.
Menyikapi hal tersebut, Asep Taryana mengungkapkan, jika sistem politik yang berlaku saat ini berpotensi menggiring para pemimpin melakukan tindakan korupsi. Pasalnya, tidak bisa dipungkiri biaya politik yang tinggi menjadi salah satu pemicunya.
“Secara umum tindakan korupsi ini ada dua jenis pelanggaran yaitu pelanggaran yang sifatnya administratif dan tindakan korupsi secara langsung dan yang menjadi indikator salah satunya adalah tingginya biaya politik. Tentu saja ini menjadi PR kita bersama sebagai elemen masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang memiliki integritas ditinggi,” kata Asep Taryana.
Disinggung terkait sistem pengawasan sesuai fungsi dari wakil rakyat atau DPRD Kota Cimahi, Asep Taryana menyebutkan jika batasan legislator tidak memiliki kewenangan mengawasi secara utuh.
“Sebagai wakil rakyat anggota DPRD memiliki fungsi pengawasan dengan lebih menekankan pada segi hubungan antara pengguna kekuasaan oleh eksekutif dengan kondisi kehidupan rakyat di daerah. Dalam pengawasan terhadap peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku misalnya, DPRD tidak dapat membatalkan sebuah peraturan kepala daerah ketika diketahui tidak sejalan dengan peraturan daerah,” ujar mantan anggota DPRD kota Cimahi ini.
Senada dengan Asep Taryana, Pengamat Politik Kota Cimahi Kanda Kurniawan menegaskan, dalam upaya memutus mata rantai kasus korupsi yang kerap menimpa kepala daerah, peran serta masyarakat memiliki fungsi pengawasan yang lebih efektif.
“Sederhana saja, sebetulnya peran dan fungsi dari masyarakat untuk menyaring, mengkaji atau menentukan calon pemimpin Kota Cimahi sangat mempengaruhi proses perwujudan calon pemimpin yang berintegritas, jujur, adil dan pro rakyat. Pilkada ini menjadi momentum penting memutuskan mata rantai kasus korupsi di Kota Cimahi dengan cara masyarakat memilih calon pasangan Walikota yang memiliki kualitas, profesional, Jujur dan berintegritas tinggi,” ujar Kanda Kurniawan.
Menurutnya, ada pemahaman yang harus dimiliki aparat penegak hukum juga masyarakat terkait persoalan hukum atau korupsi.
Ia menuturkan, potensi terjadinya pelanggaran hukum atau korupsi lebih besar justru banyak di tingkat birokrat. Karena merekalah sebagai pengguna anggaran langsung.
“Kepala daerah, atau anggota DPRD hanya lima tahun usianya, tetapi coba kita telaah, justru para birokrat atau Kedinasan di pemerintahan yang sudah belasan bahkan puluhan tahun menggunakan dan mengelola anggaran. Tentu saja mereka lebih paham, disinilah poin penting bagi APH, media dan elemen masyarakat lainnya harus mampu melakukan peran pengawasannya,” tuturnya.
Kanda sepakat jika Pilkada ini merupakan momentum mengembalikan kepercayaan publik terhadap Calon Walikota Cimahi.
“Saya kira masyarakat kota Cimahi sudah lebih cerdas dalam menghadapi Pilkada tahun ini, karena ini (Pilkada:red) merupakan momentum Pesta Demokrasi dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat. Akses informasi sudah sangat mudah diperoleh, di era digitalisasi ini, masyarakat bisa dengan mudah menilai para calon pemimpin yang memiliki kualitas, kapabilitas, integritas, jujur, merakyat, memiliki visi berkelanjutan menuju Indonesia Emas,” ujar Kanda.
Ia optimistis, Pilkada Kota Cimahi tahun ini akan menghadirkan pemimpin yang mampu memutus mata rantai kasus korupsi di Kota Cimahi melalui proses pemilihan yang jujur, adil dan kondusif.
“Mari kita kawal bersama proses demokrasi yang berkualitas dengan memilih pemimpin yang berintegritas, berkualitas dan pro terhadap rakyatnya”.***