Gaji TKK Rendah, Birokrasi KBB Tidak Bersih, Pemerintahan KBB Diambang Kanker Stadium Empat?
Bandung Barat, (Mitraenamdua.com)_ Kabupaten Bandung Barat (KBB) menghadapi tantangan serius dalam mengelola Tenaga Kerja Kontrak (TKK), terutama terkait intervensi kepentingan politik dan birokrasi.
Ketua MPI KNPI KBB, Lili Supriatna, menyoroti kerumitan pengelolaan TKK yang kian menjadi masalah ketika kebijakan formasi tenaga kerja yang dibutuhkan Pemda diintervensi oleh politisi dan birokrat yang membawa kepentingan pribadi.
“Pengelolaan TKK menjadi rumit ketika arah kebijakan pemda dalam formasi yang dibutuhkan diintervensi oleh politisi dan birokrat. Mereka membawa rombongan untuk menjadi TKK di Pemda KBB,” jelas Lili Supriatna dalam pernyataannya di Padalarang, Jumat, (04/10/2024).
Lili juga menekankan pentingnya ketegasan pejabat terkait untuk menjaga integritas pelayanan publik dengan memastikan jumlah TKK yang rasional.
Menurutnya, jika formasi yang ideal dapat dijaga, peluang untuk meningkatkan kinerja birokrasi masih terbuka lebar, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan datang.
“Pilkada masih dalam proses, ini merupakan kesempatan bagi pejabat Pemda KBB untuk menjaga formasi yang ideal. Masyarakat pasti mendukung langkah-langkah konstruktif tersebut,” ujarnya.
Namun demikian, Lili mengungkapkan keprihatinannya terhadap keberadaan kelompok-kelompok politisi yang sudah membangun jaringan kekuasaan di dalam birokrasi, meskipun Pilkada KBB 2024-2029 belum terlaksana.
Menurutnya, kelompok-kelompok ini berpotensi mengganggu pemerintahan yang bersih dan akan menjadi momok bagi pemerintahan hasil Pilkada mendatang.
“Kelompok-kelompok ini seolah sudah haqul yakin menang dalam Pilkada KBB dan mulai membangun jaringan kekuasaan dalam birokrasi. Jika ini dibiarkan, mereka akan kembali menjadi momok bagi pemerintahan KBB yang tidak bersih,” tambah Lili dengan nada prihatin.
Ia pun menyerukan kepada masyarakat untuk tetap waspada dan berperan aktif dalam mengawasi proses pemerintahan. Menurutnya, jika intervensi semacam ini sudah terlalu jauh, masyarakat perlu mengambil sikap tegas.
“Kita semua masyarakat perlu terus memantau. Jika sudah keterlaluan, kita harus mengangkat isu ini ke permukaan dan melaporkannya. Pemerintahan KBB bukan milik kelompok tertentu dan wajib keluar dari penyakit lama yang sudah seperti kanker stadium empat,” tegas Lili.
Lebih jauh, Lili menyoroti ketidakadilan yang dirasakan oleh para TKK di KBB, terutama terkait rendahnya gaji mereka. Ia menyebut bahwa honor yang diterima TKK lebih kecil dibandingkan dengan buruh bangunan atau karyawan pabrik.
“Mirisnya, gaji TKK KBB lebih kecil dibandingkan buruh bangunan atau karyawan pabrik. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan KBB termasuk dalam kategori miskin di Jawa Barat, jauh dari cita-cita pemekaran,” pungkas Lili.
Dengan permasalahan yang semakin kompleks, harapan untuk perbaikan sistem pemerintahan di KBB kini terletak pada ketegasan pejabat dan kesadaran masyarakat dalam mengawal arah pembangunan yang lebih baik.
Jurnalis : DM62
Sumber : Lipsus
Editor : Mitraenamdua.com
