Bandung Barat, (Mitraenamdua.com)_ Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Lili Supriatna, menyoroti kinerja beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah tersebut selama beberapa bulan terakhir.
Dalam pernyataannya, Lili mengungkapkan sejumlah permasalahan yang mencuat di berbagai dinas. Di antaranya adalah masalah BPJS Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), masalah infrastruktur jalan di Dinas PUTR, serta proyek pembangunan Gedung DPRD KBB yang mangkrak.
“Bahkan saya dengar aparat penegak hukum tengah memeriksa soal pembangunan Alun-alun Lembang, Cililin, juga Alun-alun Kabupaten Bandung Barat yang merupakan bantuan dari Provinsi Jawa Barat,” kata Lili saat ditemui awak media pada Senin, (02 Juni 2024).
Lili meminta agar OPD terkait segera melakukan evaluasi terhadap kinerja yang menjadi temuan aparat penegak hukum (APH). Selain itu, ia menekankan pentingnya OPD untuk mampu menjabarkan prioritas program kerja Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat.
“Jangan ada parsialisasi karena Pj Bupati mempunyai kewenangan penuh sebagai pimpinan kepala daerah,” ungkap Lili. Meski demikian, Lili mengingatkan bahwa kewenangan Pj Bupati untuk memutuskan kebijakan strategis tetap memerlukan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Jadi saya minta OPD segera melaksanakan program-program skala prioritas target pembangunan di 2024,” lanjutnya.
Lili juga menekankan pentingnya pelayanan dasar masyarakat. “Kalau berbicara pelayanan dasar masyarakat, wajib hukumnya OPD melaksanakannya. Tidak lagi ada alasan soal tidak adanya anggaran, dan itu mesti menjadi pemikiran kepala OPD,” pungkas Lili.
Pernyataan Lili ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi OPD di KBB untuk meningkatkan kinerjanya demi kepentingan masyarakat.
Jurnalis : DM62
Sumber : Lipsus
Editor : Mitraenamdua.com