Bandung Barat, (Mitraenamdua.com)_ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan rangkaian roadshow di Kabupaten Bandung Barat, setelah sebelumnya berada di Kabupaten Cianjur. Kegiatan yang berlangsung dari Kamis hingga Minggu (1-4 Agustus 2024) ini bertujuan untuk membumikan isu pencegahan korupsi dan pendidikan antikorupsi kepada pejabat serta masyarakat umum.
Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Dian Novianthi, dalam sambutannya mengajak masyarakat Bandung Barat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Masyarakat bisa melaporkan kepada KPK bila menemukan indikasi-indikasi praktik korupsi,” ujarnya di Bandung Barat, Kamis pagi. (01/08/2024).
Dian menegaskan, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang memiliki dampak buruk dan kerugian besar. “Kita juga bisa menjadi korban,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa KPK dalam menjalankan edukasi antikorupsi dibantu oleh lebih dari 3.000 penyuluh antikorupsi di seluruh Indonesia.

“Di Bandung Barat juga sudah ada. Silakan berdiri bapak/ibu yang berompi biru. Ini sekalian memperkenalkan Pak Bupati,” ujar Dian, memperkenalkan para penyuluh antikorupsi yang hadir.
Lebih lanjut, Dian menekankan pentingnya memahami gejala-gejala korupsi untuk mencegahnya. Ia memaparkan jenis-jenis kasus korupsi yang sering ditangani KPK, termasuk gratifikasi, suap-menyuap, dan penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa. “Gratifikasi dan suap merupakan jenis korupsi tertinggi,” jelasnya.
“Saya menyampaikan ini bukan untuk menakuti-nakuti, tapi buat kita semakin semangat untuk belajar, jangan sampai kita terjebak dari perilaku korupsi,” tambah Dian.
Dalam kesempatan yang sama, Dian mengutip pernyataan Baharuddin Lopa, Jaksa Agung era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

“Banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meski sendiri.”
Penjabat Bupati Bandung Barat, Ade Zakir Hasim, turut hadir dan mengapresiasi kehadiran KPK. “Bus KPK singgah di sini bukan tanpa sebab, teman-teman KPK sudah menilai kenapa wajib hadir di kita, itu yang harus kita maknai,” katanya.
Ade menekankan beberapa indikator yang menyebabkan kehadiran KPK di Bandung Barat, termasuk indeks kerawanan pemilu, skor Survei Penilaian Integritas (SPI), dan indeks monitoring center for prevention (MCP).
“Angka-angka (indeks) tersebut adalah cerminan kita. Saya mengajak hadirin, ini adalah momentum untuk mengubah sikap dan perilaku kita,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Bandung Barat akan menggelar pilkada dalam waktu dekat, dan mengajak masyarakat menolak segala bentuk politik uang.
“Korupsi menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya, kesenjangan yang semakin lebar, sehingga dapat merusak stabilitas sosial dan memicu ketidakpuasan yang berujung pada konflik,” tuturnya.
Menurut Ade, pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau instansi hukum, tetapi juga masyarakat.
“Membangun budaya antikorupsi di masyarakat merupakan langkah strategis, yaitu dengan mengembangkan kontrol sosial yang menyasar seluruh elemen masyarakat,” tutupnya.
Jurnalis : DM62
Sumber : Lipsus
Editor : Mitraenamdua.com