Bandung Barat, (Mitraenamdua.com)_ Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Lili, memberikan pandangannya mengenai dinamika politik yang terjadi menjelang Pilkada di wilayah Bandung Barat.
Dalam wawancara dengan media Mitraenamdua.com , Lili menyoroti persoalan pembangkangan kader partai politik terhadap calon yang diusung oleh partainya. Selasa, (08/10/2024).
“Sejak awal sudah dikatakan bahwa Pilkada kbb ini adalah pesta milik masyarakat. Partai politik dengan rekomendasinya dari DPP mendaftarkan jagoannya ke KPU, ini menjadi tanggung jawab partai politik,” tegas Lili.
Ia menilai ironis jika seorang ketua partai memberikan sanksi kepada kader yang tidak mendukung calon dari partainya sendiri.
Menurut Lili, Pilkada kbb merupakan arena pertarungan internal antar partai yang memiliki kursi di DPRD, ditambah calon independen.
“Seharusnya fraksi-fraksi DPRD dari partai politik adalah user utama dalam kemenangan ini. Mereka yang akan mengatur anggaran, baik jagoannya menang maupun kalah,” lanjutnya.
Lili menjelaskan bahwa nantinya Bupati terpilih harus berkompromi dengan partai politik dan fraksi-fraksi DPRD yang ada. Oleh karena itu, pembangkangan dari para kader partai terhadap calon usungan partai dinilai sebagai langkah yang kontraproduktif.
“Partai politik setiap tahun disubsidi oleh negara sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh dalam Pemilu. Jadi, pembangkangan ini terasa aneh bagi saya,” ujarnya dengan nada kritis.
Lebih lanjut, Lili membedakan peran kader partai dengan relawan. Menurutnya, relawan hanyalah pelengkap dari mesin pemenangan.
Namun, kader partai yang duduk di DPRD memiliki aspirasi politik yang harus diperjuangkan selama lima tahun, terlepas dari apakah calon yang mereka usung menang atau kalah.
“Mereka masih punya dana pokok-pokok pikiran di DPRD, dan mereka akan tetap berkolaborasi dengan Bupati terpilih. Di Jakarta saja lawan politik diberi jatah kursi menteri,” katanya.
Selain itu, Lili juga menyoroti isu calonkada mengajukan proposal, yang lebih sensitif terkait dengan pengelolaan anggaran daerah (APBD) dalam Pilkada.
Ia mengingatkan bahaya jika APBD dijadikan sebagai jaminan kemenangan oleh calon kepala daerah.
“Jika APBD menjadi jaminan kemenangan, nantinya akan terjerumus ke dalam permasalahan hukum,” tegas Lili.
Ia menambahkan, “APBD itu bukan untuk mengurus masyarakat secara langsung, tetapi untuk mengurus ASN, pemerintahan desa, serta pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.”
Menurutnya, anggaran sebesar Rp. 3 triliun lebih yang dimiliki Bandung Barat sudah seharusnya dialokasikan secara bijak untuk menjaga kesinambungan tata kelola pemerintahan, bukan untuk kepentingan politik semata.
Dengan situasi politik yang kompleks dan isu-isu yang kerap muncul menjelang Pilkada, Lili berharap komunikasi politik yang baik dapat terjalin antara para calon Bupati dengan seluruh elemen politik dan masyarakat.
“Dari hulu sampai hilir, calon Bupati KBB harus membangun komunikasi politik yang baik, agar tidak terjebak dalam persoalan hukum di kemudian hari,” pungkasnya.
Jurnalis : DM62
Sumber : Liputan
Editor : Mitraenamdua.com