Bandung Barat, (Mitraenamdua.com)_ Dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda, Ketua MPI KNPI DPD Kabupaten Bandung Barat, Lili Supriatna, menyerukan pentingnya perwujudan konkret Peraturan Daerah (Perda) Nomor 20 tentang Pembangunan Kepemudaan.
Menurut Lili, peraturan ini harus segera diikuti dengan penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) guna memastikan implementasi yang lebih teknis dan berkelanjutan untuk mendukung Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Bandung Barat.
“PJ Bupati Bandung Barat, Ade Zakir, memang telah menyatakan fokus pada pembinaan peningkatan IPP. Namun, ini tak cukup hanya menjadi retorika belaka. Perda Nomor 20 harus diiringi dengan lahirnya Perbup agar pembangunan kepemudaan ini bisa benar-benar berjalan,” ujar Lili Supriatna dalam wawancara eksklusif, Senin, (28/10/2024).
Lili menegaskan bahwa tanpa Perbup, Perda Kepemudaan hanya akan menjadi “macan ompong” yang tidak memiliki kekuatan eksekusi nyata, khususnya dalam hal anggaran.
“Sehebat apa pun Perda, tanpa Perbup, ini hanya akan menjadi macan kertas. Tanpa keberpihakan anggaran yang jelas, perjuangan kita sia-sia,” katanya.
Lebih jauh, ia mengkritisi pembagian anggaran kepemudaan yang selama ini dianggapnya hanya sebagai “sisa pembagian” dari legislatif dan eksekutif.
“Belum ada perhatian serius dari sisi urgensi kepemudaan. Perlu keseriusan agar pemuda di Bandung Barat punya hak dan kewajiban yang jelas. Kami ingin bukan hanya sebagai generasi penerus bangsa, tetapi sebagai generasi yang mandiri dan memiliki daya tawar,” tegasnya.
Lili pun menyatakan komitmennya sebagai “loyalis konstitusi,” yang tidak akan memihak secara personal kepada calon mana pun dalam Pilkada Serentak Bandung Barat 2024.
Menurutnya, fokus KNPI adalah menjaga independensi lembaga dan memperjuangkan Perda dan Perbup yang harus dihormati oleh siapa pun yang terpilih menjadi bupati.
“Saat ini, KNPI berada pada posisi menjaga marwah kelembagaan. Kami tidak ingin lagi disebut sebagai generasi pengemis bangsa. Kami memperjuangkan hak dan kewajiban kami melalui konstitusi,” katanya.
Lili juga menyayangkan sikap Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Bandung Barat yang dinilainya belum menunjukkan itikad baik dalam mendukung lahirnya Perbup Kepemudaan.
Ia menyebut bahwa selama ini, DISPORA KBB terkesan enggan menerima keterlibatan organisasi kepemudaan dalam alokasi anggaran, yang padahal justru bertujuan untuk mengurangi beban dinas.
“Dispora KBB seakan-akan menganggap kami hanya mengganggu anggaran mereka. Padahal, jika segmen kepemudaan ini dikelola dengan benar, dinas terkait justru bisa lebih ringan karena kami bisa bernegosiasi langsung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” jelasnya.
Menurut Lili, Perda yang sudah lahir namun belum dilengkapi Perbup sama saja dengan langkah setengah hati yang hanya akan menyulitkan pemuda dalam mengakses hak-haknya.
Ia juga mengkritisi ketidaktegasan pimpinan daerah dalam memberikan hibah kepada organisasi pemuda, seperti KNPI yang menaungi lebih dari 130 organisasi kepemudaan dan 16 kecamatan di Bandung Barat.
“KNPI merupakan organisasi yang lahir dari undang-undang, kami seharusnya mendapatkan hibah rutin. Namun, yang kami terima jauh dari harapan. Beruntung kami masih punya kesabaran dan dukungan dari pemerintah daerah dalam beberapa kegiatan,” katanya.
Lili berharap bahwa pada Pilkada KBB 2024 mendatang, siapapun bupati yang terpilih mampu menunjukkan komitmen yang nyata untuk memajukan kepemudaan di Bandung Barat melalui penerbitan Perbup.
“Jika IPP ingin meningkat, lahirkan Perbup Kepemudaan. Namun, jika tidak ada niat baik, kami tidak segan untuk melakukan revolusi pemuda demi menuntut hak kami,” tegas Lili.
Pernyataan tegas ini diutarakan Lili sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib pemuda di Bandung Barat yang diharapkannya dapat menjadi generasi emas pada 2045.
Jurnalis : DM62
Sumber : Liputan
Editor : Mitraenamdua.com