Pemkab Bandung Barat Raih Opini WTP dari BPK RI, LSM Penjara Berikan Penghargaan
Bandung Barat, (Mitraenamdua.com)_ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur (Penjara) memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2023.
Sebagai bentuk penghargaan, LSM Penjara memberikan piagam kepada Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Arsan Latif. Piagam tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum LSM Penjara, Andi Halim, kepada Arsan Latif yang didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Ade Zakir, serta Plt Kepala Kesbangpol KBB, Ludi Awaludin, di Lantai 2 Ruang Sekda KBB pada Jum’at (31/5/2025).
Andi Halim mengungkapkan bahwa ini adalah kali pertama LSM Penjara memberikan penghargaan kepada kepala daerah. “Ini pertama kalinya di Indonesia saya memberikan piagam penghargaan. Biasanya kita melakukan aksi langsung,” ujar Andi.
Menurut Andi, penghargaan ini bukan tanpa alasan. Sejak awal pembentukan Kabupaten Bandung Barat, opini dari BPK RI yang diperoleh adalah disclaimer. Namun, seiring berjalannya waktu, KBB mampu meraih opini WTP secara berkelanjutan.
“Menurut saya ini sudah layak untuk diberikan apresiasi sebagai motivasi juga spirit untuk Pemerintahan KBB,” jelasnya.
Terkait isu bahwa penghargaan ini berkaitan dengan kepentingan politik tahun ini, Andi tegas membantahnya. “Sama sekali, kami ke sini tidak ada urusan dengan politik, bahkan kami tidak mengetahui ada yang mencalonkan dan sebagainya,” tegasnya.
Andi menambahkan, sikap keterbukaan Arsan Latif yang siap menerima kritik membuat LSM Penjara mengapresiasinya. “Terkadang pemimpin itu alergi terhadap kritikan. Arsan justru, minta kinerjanya dimonitor sehingga tatkala ada yang salah, minta diingatkan.”
Andi juga menyoroti bahwa di era kepemimpinan Arsan Latif, terdapat perubahan positif dalam manajerial pemerintahan.
“Sebagaimana kita tahu bahwa Pj Bupati ini, bukan dipilih rakyat, melainkan ditugaskan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tetapi Pak Arsan ini bisa diterima oleh masyarakat Bandung Barat,” ucapnya.
Menurut Andi, ketika seorang pemimpin sudah diterima oleh masyarakat, maka lingkungan pemerintahan pun akan nyaman bekerja, salah satunya terbukti dengan mampu mempertahankan opini WTP.
Ia berharap prestasi ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan, serta beberapa catatan dari BPK dapat diselesaikan oleh Tim Tindak Lanjut KBB.
Menanggapi penghargaan dari LSM Penjara, Arsan Latif menyatakan bahwa penghargaan ini adalah hasil kerja keras Sekda KBB, Kepala BKAD, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Saya selalu berusaha untuk mengajak teman-teman ASN bergerak cepat. Karena pemerintahan ini harus dikelola dengan cepat,” ujar Arsan Latif.
Arsan menegaskan bahwa prinsipnya dalam mengelola anggaran adalah mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat membutuhkan sekarang, terus harus menggunakan tahun depan, tidak bisa seperti itu,” tegasnya.
Sebagai kepala daerah, Arsan selalu menekankan pentingnya tindakan cepat demi kepentingan masyarakat, sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 huruf e dan PP 12 tahun 2019.
“Begitu ada kebutuhan masyarakat yang masuk kategori mendesak ya harus dilayani,” pungkasnya.
Jurnalis : DM62
Sumber : Liputan
Editor : Mitraenamdua.com
