Bandung Barat, (Mitraenamdua.com)_ Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) DPD KNPI Kabupaten Bandung Barat (KBB), Lili Supriatna, menanggapi hasil survei elektabilitas calon Bupati dan Wakil Bupati KBB yang dirilis oleh Lembaga Median.
Survei tersebut menyoroti ketatnya persaingan antar pasangan calon (paslon), terutama di antara paslon yang menggandeng selebritas.
“Hasil survei menunjukkan selisih elektabilitas yang sangat tipis. Ini artinya, para calon terus berupaya memperkuat posisi mereka untuk meraih simpati dari seluruh elemen masyarakat,” ungkap Lili saat diwawancarai pada Kamis, 17 Oktober 2024.
Berdasarkan survei tersebut, Pasangan Hengky Kurniawan dan Ade Sudrajat Usman memimpin dengan elektabilitas 24,6%, disusul oleh pasangan Didik Agus Triwiyono dan Gilang Dirga di posisi kedua dengan 22,5%.
Pasangan Jeje Govinda Rithie dan Asep Ismail menyusul di posisi ketiga dengan 20,4%. Sementara itu, pasangan Edi-Unjang hanya meraih 6,7%, dan Sundaya-Asep di posisi terakhir dengan 5,8%.
Lili juga menambahkan bahwa para calon telah mempersiapkan materi untuk debat kandidat yang akan datang. “Saya yakin para calon sudah menginjakkan kaki mereka di 165 desa untuk menyerap aspirasi dari masyarakat,” jelasnya.
Selain menyoroti persaingan yang ketat, Lili menyinggung kondisi Kabupaten Bandung Barat yang masih termasuk salah satu daerah termiskin di Jawa Barat.
“Suka tidak suka, KBB masih menghadapi tantangan besar. Wajar jika para tokoh masyarakat bertemu dengan para calon untuk menyampaikan harapan mereka agar desa-desa di KBB bisa lebih maju,” ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa banyak tokoh masyarakat yang menyampaikan aspirasi mereka melalui anggota dewan baik di tingkat daerah maupun pusat.
“Adalah hal yang wajar jika para tokoh menyuarakan aspirasi daerahnya kepada para calon melalui kontrak politik untuk pembangunan desa,” tambah Lili.
Lebih lanjut, ia menyoroti beberapa isu krusial yang masih melanda KBB, seperti tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya daya beli masyarakat.
“Angka pendidikan juga masih rendah. Sulit membayangkan KBB bisa maju jika rata-rata pendidikan warganya masih di bawah 12 tahun,” tegasnya.
Terkait isu adanya kontrak politik antara kepala desa dan calon bupati, Lili menyatakan bahwa hal tersebut sah-sah saja asalkan tidak melibatkan anggaran desa dalam mendukung salah satu calon.
“Yang tidak boleh adalah menggunakan dana APBDes untuk mendukung kampanye. Kepala desa juga tidak boleh tergabung dalam tim kampanye resmi dari salah satu calon yang terdaftar di KPU,” tegasnya.
Menurutnya, pertemuan antara kepala desa dan para calon bukan termasuk money politics, melainkan bentuk komunikasi untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat.
“Kepala desa perlu mendapatkan informasi agar bisa menjawab pertanyaan masyarakat mengenai siapa calon yang pantas dipilih. Saya justru berharap semua calon bisa mendatangi para kepala desa,” katanya.
Menutup pernyataannya, Lili berharap Pilkada di KBB bisa berjalan dengan lancar, diawasi secara ketat oleh KPU dan Bawaslu.
“Saya mohon agar semua pihak menjaga kondusivitas daerah, jangan saling menjatuhkan atau melakukan kampanye hitam,” pesannya.
Lili juga memberikan imbauan kepada media agar tidak menggunakan sumber anonim dalam pemberitaan terkait Pilkada demi menjaga transparansi.
“Jadi biar jelas, toh ormas dan LSM yang melaporkan perkara hukum juga berani mencantumkan nomor kontak. Jangan jadikan opini untuk menyerang salah satu calon,” pungkasnya.
Jurnalis : DM62
Sumber : Liputan
Editor : Mitraenamdua.com