Tingkat Partisipasi Rendah, Apakah KPU KBB Gagal Mendorong Demokrasi di Pilkada?
Bandung Barat, (Mitraenamdua.com)_ Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Rabu, (30/10/2024).
Dalam wawancara dengan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Iip Supriatna, ia menyebut bahwa KPU harus mengambil langkah konkret guna mendorong keterlibatan warga dalam Pilkada, mengingat angka partisipasi yang masih tergolong rendah.
“Pemilu merupakan cermin utama demokrasi. Ketika masyarakat aktif berpartisipasi, ini menunjukkan bahwa mereka menjalankan hak politiknya dengan baik. Di sinilah peran KPU menjadi sangat vital,” ujar Iip Supriatna.
Menurut Iip, rendahnya tingkat partisipasi bisa dilihat dari fenomena golput yang terjadi hampir di setiap pemilihan.
“Golput ini memiliki banyak sebab. Ada yang golput karena alasan teknis, ada pula yang memilih tidak ikut karena alasan politik dan ideologis,” jelasnya.
Berdasarkan klasifikasi yang dikemukakan oleh pengamat politik Eep Saefulloh Fatah, golput dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu golput teknis, teknis-politis, politis, dan ideologis.
Iip menjelaskan bahwa faktor teknis kerap menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memilih. Misalnya, pada hari pemungutan suara, ada pemilih yang sedang sakit, bekerja di luar kota, atau bahkan berada di luar negeri.
“Ini menjadi kendala besar, terutama bagi warga KBB yang bekerja di luar daerah atau luar negeri. Mereka sering kali tidak bisa pulang saat pemilu,” terangnya.
Faktor kedua adalah masalah politik. “Beberapa masyarakat merasa tidak ada kandidat yang mereka dukung, atau mereka tidak percaya bahwa Pilkada akan membawa perubahan. Berita negatif yang melibatkan politisi juga memperparah kondisi ini,” ungkap Iip.
Menurutnya, konflik internal partai atau konflik antar politisi yang sering dipublikasikan media juga memicu antipati terhadap proses pemilu.
Ketiga, faktor sosialisasi. Sosialisasi yang efektif sangat diperlukan agar masyarakat memahami pentingnya hak suara mereka.
“Intensitas pemilu di Indonesia sangat tinggi, mulai dari tingkat desa hingga nasional. KPU harus mengimbangi ini dengan sosialisasi yang kuat,” tegas Iip. Ia menekankan, pentingnya penyebaran informasi yang intensif demi mencegah golput.
Masalah administratif juga kerap menjadi penghalang, seperti pemilih yang tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan yang valid.
“Jika data pemilih tidak akurat atau terdapat banyak data ganda, otomatis jumlah kehadiran pemilih akan lebih rendah,” kata Iip, menyoroti pentingnya validitas data DPT untuk mendukung tingkat partisipasi yang tinggi.
Sebagai organisasi kepemudaan, KNPI KBB berharap KPU mampu menjawab tantangan-tantangan ini dengan tindakan nyata. Langkah-langkah yang komprehensif, seperti peningkatan sosialisasi, validasi data pemilih, serta pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, akan menjadi kunci kesuksesan Pilkada mendatang.
“Keberhasilan Pilkada bukan hanya diukur dari pelaksanaannya yang aman, tapi juga dari seberapa banyak warga yang terlibat dalam proses tersebut. Di sinilah KPU harus bertindak nyata,” tutup Iip.
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada akan menjadi cerminan keberhasilan demokrasi di Indonesia. Tantangan bagi KPU adalah menjadikan Pilkada sebagai momentum demokrasi yang inklusif dan mewakili aspirasi seluruh masyarakat.
Jurnalis : DM62
Sumber : Lipsus
Editor : Mitraenamdua.com
